TUGAS AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF

 

1.Corruption Perception Index ( Indeks Persepsi Korupsi )

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit (dianggap) korupsi yang terjadi. Dalam edisi terbaru mereka (2016) Indonesia menempati peringkat 90 (dari total 176 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum).

Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan perbaikan yang stabil dan nyata, bertepatan dengan pemerintahan Yudhoyono (2004-2014) dan diteruskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, perlu ditekankan bahwa - meskipun merepresentasikan perkembangan nyata - angka-angka ini harus ditangani dengan hati-hati karena metodologi yang digunakan dalam jajak pendapat berubah dari tahun ke tahun. Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia. Baik pada tingkat pusat dan daerah, bisnis dan politik masih cenderung "pergi tangan-di-tangan", maka membentuk semacam konteks oligarki di mana konflik kepentingan terus terjadi. Misalnya, pembalakan liar tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan karena banyak ijin penebangan liar dikeluarkan oleh badan-badan publik (sehingga mengancam keberadaan hutan di Indonesia). Demikian pula, di sektor pengadaan di Indonesia kontrak yang menguntungkan sering diberikan kepada perusahaan yang terkait dengan pejabat negara.

Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korup di negeri ini. Tetapi pujian/penghargaan harus diberikan kepada media (bebas) Indonesia dan KPK karena keduanya memainkan peran penting dalam soal pemberantasan korupsi. Kemudian Indonesia belum pernah mengesankan di Indeks Persepsi Korupsi Tahunan (diterbitkan oleh Transparency International). Indeks ini menunjukkan tingkat korupsi di negara-negara dunia. Saat ini posisi Indonesia berada di nomor 88 (dari jumlah total 175 negara) tetapi kinerjanya menunjukkan peningkatan yang stabil sejak awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Bagian ini memberikan ikhtisar terperinci korupsi di Indonesia.

2. Global Corruption Index (Indeks Korupsi Global)

Mencakup sebanyak 198 negara, GCI menonjol karena pendekatan globalnya. Hasilnya menunjukkan eksposur risiko korupsi yang berasal dari sektor publik dan swasta. GCI juga mencakup masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan kerah putih dan lebih khusus lagi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

GCI mengandalkan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang mencerminkan berbagai cara yang tersedia untuk memperkirakan korupsi. Proses ini memungkinkan tujuan lebih lanjut dalam memberikan perkiraan kepada pengguna kami sedekat mungkin dengan nilai nyata

4 indikator dianggap mengukur korupsi, dengan bobot sebagai berikut:

1.     Status ratifikasi konvensi kunci (OECD, PBB), 15%

2.     Tingkat persepsi korupsi publik (Indeks Korupsi Transparansi Internasional, data Bank Dunia, data Organisasi Proyek Keadilan Dunia), 25,5%

3.     Pengalaman korupsi publik dan swasta yang dilaporkan (Transparansi Internasional Korupsi Global, Barometer, Survei Perusahaan Bank Dunia), 17%

4.     Pilihan karakteristik negara yang terkait erat dengan korupsi, 42,5%

Karakteristik negara dimaksudkan untuk menangkap mekanisme pencegahan, efek terkait, efek kausal dan efek konsekuensial, dengan tujuan menggali informasi korupsi laten. Indikator ini mengumpulkan hasil yang terkait dengan 4 indikator berbeda:

1.     Suara warga dan Transparansi

2.     Fungsi dan Efektivitas Pemerintah

3.     Konteks Hukum

4.     Konteks Politik

Tabel hasil interaktif untuk dengan mudah membedakan menurut wilayah, peringkat, skor (di mana 0 berarti risiko terendah dan 100 untuk tertinggi) dan tingkat risiko, memberi Anda pengalaman yang ditingkatkan dalam menemukan GCI. Di dalam table GCI terdapat 4 negara eropa dan 1 negara oceania teratas yang mengalami Global Corruption Index yaitu negara Denmark yang memiliki score 5.41 dengan peringkat negara pertama lalu evaluasi risiko sangat rendah, Norway yang memiliki score 5.41 dengan peringkat negara kedua lalu evaluasi risiko sangat rendah, Finland yang memiliki score 5.74 dengan peringkat negara ketiga lalu evaluasi risiko sangat rendah, Sweden yang memiliki score 8.80 dengan peringkat keempat lalu evaluasi risiko sangat rendah. Dan terakhir New Zealand yang memiliki score 9.46 dengan peringkat kelima lalu evaluasi risiko sangat rendah.

Lalu negara Indonesia berada di peringkat 100 dengan evaluasi risiko medium dengan score 48.07 yang berarti menunjukkan eksposur risiko korupsi yang berasal dari sektor publik dan swasta.

3. Bribe Payers Index (Indeks Pembayar Suap)

Indeks Pembayar Suap ( BPI ) adalah ukuran seberapa besar keinginan sektor bisnis suatu negara untuk terlibat dalam praktik bisnis yang korup. BPI pertama diterbitkan oleh Transparency International pada 26 Oktober 1999. Transparency International meluncurkan bribe payer index tahun 2011. Hasilnya menempatkan Indonesia sebagai peringkat keempat terbawah negara yang paling banyak melakukan suap dalam transaksi bisnis di luar negeri. Bribe payer index (BPI) merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan total rasio foreign direct investment dan ekspor global sebesar 78 persen. Dari daftar Indeks Pembayar Suap (Bribery Payers Index/BPI) yang terdiri atas 28 negara, Indonesia menempati peringkat keempat daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya.Namun, survei ini tidak menjelaskan di negara mana saja pengusaha Indonesia ditengarai kerap memberi suap.

4. Political and Economic Risk Consultancy (Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi)

konsultasi risiko dan ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada klien tentang iklim politik dan ekonomi tempat mereka beroperasi. Sebagian besar konsultasi semacam itu difokuskan pada negara-negara berkembang dan pasar berkembang di mana risiko politik dan bisnis mungkin lebih besar, lebih sulit untuk dikelola, atau lebih sulit untuk dinilai. Konsultasi risiko dan strategis terkadang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain seperti investigasi perusahaan, akuntansi forensik , penyaringan atau pemeriksaan karyawan, dan penyediaan sistem keamanan, pelatihan atau prosedur. Beberapa grup terbesar dalam industri ini termasuk Kroll Inc. dan Control Risks Group, meskipun ukuran dan jangkauan konsultan sangat bervariasi, dengan grup seperti Black Cube dan Hakluyt & Company menyediakan layanan butik.

The Asian Intelligence Report oleh PERC adalah laporan independen dua mingguan tentang bisnis dan politik Asia. Dalam laporan Annual Review of Corruption in Asia, ia memberikan gambaran umum tentang tren korupsi di Asia dan analisis rinci tentang situasi korupsi di setiap negara. Urutan pertama dimiliki oleh singapura dengan skor 1,90 yang artinya tingkat korupsi di singapura sangat rendah secara tidak langsung meningkat perekonomian di singapura. Indonesia berada di peringkat tiga terbawah dengan tingkat korupsi yang tinggi dengan skor 7,57 diatas Vietnam dan kamboja.

5. Global Competitiveness Index (Indeks Daya Saing Global)

Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Secara implisit, indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/total factor productivity (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif, Indeks Daya Saing Global Indonesia dilaporkan sebesar 64.629 Score pada 2019. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 64.935 Score untuk 2018. Data Indeks Daya Saing Global Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 64.629 Score dari 2017 sampai 2019, dengan 3 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 64.935 Score pada 2018 dan rekor terendah sebesar 63.488 Score pada 2017. Data Indeks Daya Saing Global Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh World Economic Forum.

Terdapat 3 negara teratas yaitu Singapura, Amerika Serikat dan Hongkong. Dari ketiga negara tersebut dapat disimpulkan bahwa daya saing mereka di tingkat internasional sangat tinggi dengan memenuhi indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh world economic forum. Dan negara Indonesia terdapat di peringkat 50 dikarenakan belum menjadi negara maju sehingga tidak bisa bersaing dengan negara-negara lainnya.

 

SUMBER :

https://www.indonesia-investments.com/id

https://en.wikipedia.org/wiki/Bribe_Payers_Index

https://www.antikorupsi.org/id/article

https://nasional.kompas.com/read/2011/11/03/

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_and_strategic_consulting

https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/

https://risk-indexes.com/global-corruption-index/